Evaluasi MBG di Jateng Diharap Libatkan Pemerintah Daerah
KARANGANYAR — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah yang lebih paham kondisi riil di lapangan.
“Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026, di Lorin Hotel Solo, Jumat (5/6/2026).
Pentingnya Standardisasi Menu & Higienitas
Menurut Ahmad Luthfi, evaluasi pelaksanaan program nasional ini mencakup berbagai aspek operasional krusial di tingkat daerah. Penilaian kualitas makanan bergizi tidak boleh diabaikan demi keselamatan dan kesehatan anak-anak.
Beberapa hal utama yang wajib dievaluasi bersama antara lain:
- Keamanan Pangan (Food Safety): Memastikan kualitas bahan pangan bebas zat berbahaya.
- Sertifikasi Halal: Memberikan rasa aman bagi mayoritas siswa di Jawa Tengah.
- Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): Pengawasan kebersihan dapur penyedia makanan.
Pelibatan PKK & Modifikasi Menu Lokal
Setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda. Oleh karena itu, standardisasi menu secara mutlak tidak disarankan guna mengoptimalkan serapan bahan makanan lokal.
Guna menyukseskan program ini, gubernur juga mendorong pelibatan aktif Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). PKK dinilai dapat membantu mendampingi penyusunan menu harian anak, memantau kebiasaan makan anak, hingga mengukur tingkat penerimaan makanan oleh peserta didik.
“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran, serta lebih sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak di Jawa Tengah,” pungkas Luthfi.
